Home » Berita Kementerian

KEPALA

Dra. Endah Warsiati, M.Pd

FACEBOOK

Kategori : Berita Kementerian

Komitmen Kemendikbudristek dalam Penuntasan Buta Aksara di Indonesia

Jakarta, Kemendikbudristek — Indonesia terus mencatatkan keberhasilan dalam penuntasan buta aksara. Presentase buta aksara pada tahun 2020 berada pada posisi 1,71 persen atau sejumlah 2.961.000 orang. Capaian ini merupakan angka yang cukup besar dan harus menjadi perhatian semua pihak untuk terus mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmennya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang melek aksara.

Komitmen Kemendikbudristek tersebut mengacu pada kebijakan Internasional tentang global alliance of literacy (GAL). Strategi yang diimplementasikan berangkat dari filosofi kesetaraan di mana seluruh warga berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya adalah mengembangkan digital teknologi sebagai inovasi dalam pembelajaran. Kemudian, monitoring data perkembangan buta aksara, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ini merupakan langkah strategis yang diupayakan oleh Kemendikbudristek dalam penuntasan buta aksara serta bagian dari gerakan literasi nasional,” disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kemendikbudristek, Jumeri pada peringatan puncak Hari Aksara Internasional tingkat nasional ke-56, pada Rabu (8/9).

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Samto menyampaikan bahwa yang menjadi poros utama kemajuan bangsa adalah literasi. Terdapat enam literasi dasar, yaitu: literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan.

“Literasi baca tulis sudah kita kembangkan saat ini. Kemudian literasi numerasi, di mana kedua ini tidak hanya diberikan kepada yang buta huruf tetapi juga dilakukan kepada masyarakat umum dalam proses pembelajaran. Literasi sains ini sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakan kejadian alam untuk perbaikan ke depan. Literasi finansial kemampuan untuk menggunakan keuangan, seperti bagaimana memperoleh sumber keuangan dan memanfaatkannya. Sedangkan literasi budaya dan kewargaan menyangkut bagaimana semua masyarakat kita memiliki literasi budaya dan kewargaan yang baik, yang bisa menjadi warga negara yang baik seperti apa kewajibannya dan haknya, ini yang harus dikembangkan dalam literasi budaya dan kewargaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jazziray Hartoyo menekankan bahwa dalam peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dalam SPJ 2020 – 2024 mencakup empat kegiatan prioritas untuk pembangunan karakter.

“Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan budaya literasi inovasi dan kreativitas. Nanti, struktur untuk mewujudkan SDM yang berkualitas,” ungkapnya.

Di sisi lain, Mardianah selaku Tutor Pendidikan Keaksaraan di PKBM menyarankan, dalam pengembangan kegiatan Pendidikan Keaksaraan ke depan, sebaiknya diadakan pendampingan baik melalui kualitas produksi mauoun penyaluran produk. “Karena praktik baik pembelajaran keaksaraan dengan metode vokasional berbasis potensi lokal di masa pandemi Covid-19 dapat mengurangi buta aksara dan dapat meningkatkan taraf hidup para peserta didik,” ucap Pemenang Anugerah Pegiat Keaksaraan itu.

Senada dengan itu, Benny Arnas, Pemenang TBM Kreatif Rekreatif dari TBM Benny Institute dan Daya Cipta Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa ia bersama institusinya menaruh perhatian besar terhadap literasi digital. Oleh karena itu, ia mendirikan sebuah institusi bernama Benny Institute untuk menciptakan para pelajar Pancasila melalui berbagai pelatihan literasi. “Saya berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini,” ucapnya bangga.

Sebagai penutup, Direktur Samto mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah berkontribusi. “Harapannya semoga kita bisa terus berkarya untuk mengisi kemerdekaan ini.”*** ( Tamara/Andina/Najla/Sherika/Denty A.)

#CerdasBerliterasi

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/komitmen-kemendikbudristek-dalam-penuntasan-buta-aksara-di-indonesia

Upaya Pemberantasan Buta Aksara di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta, 8 September 2021 — Kegiatan pembelajaran pada era pandemi berkembang ke arah yang lebih bervariasi. Sejak Maret 2020, kegiatan belajar mengajar praktis dilakukan secara daring, luring, atau pun kombinasi daring dengan luring, disesuaikan dengan tingkat kerawanan covid di suatu wilayah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Harris Iskandar, mengatakan, situasi pandemi juga mengubah pandangan sebagian orang tua yang melihat kurangnya peran sekolah dalam proses pembelajaran, juga tingginya risiko putus sekolah. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan, kata Harris, adalah dengan mendorong peserta didik untuk mengikuti program kesetaraan.

“Paket A, B C sebagai alternatif agar siswa tetap bisa mengenyam pendidikan, selain itu melakukan kampanye publik, penyaluran bantuan KIP, dan bantuan lainnya, termasuk kolaborasi antar satuan pendidikan dan guru yang terus dipererat,” tutur Harris, pada puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Nasional, Rabu (8/9).

Harris menyebut, kondisi pandemi yang memaksa terjadinya pembelajaran jarak jauh (PJJ) mempertajam terjadinya kesenjangan capaian belajar peserta didik. Penyebabnya, kata dia, adalah perbedaan akses dan kualitas selama PJJ berlangsung. Harris juga mengatakan,pihak yang paling terdampak adalah anak-anak dari tingkat sosial ekonomi miskin dan daerah 3T. “Maka pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan internet perlu dilakukan dibarengi dengan peningkatan literasi digital bagi masyarakat luas,” tekan dia.

Merujuk pada proyeksi Bank Dunia mengenai dampak pandemi terhadap Pendidikan Indonesia, yakni skor Programme for International Student Assessment (PISA), mengatakan bahwa peringkat peserta didik Indonesia berpotensi turun dari 371 menjadi lebih rendah hingga 350. Pendapatan peserta didik Indonesia, kata dia, setelah mereka lulus diperkirakan menurun. Proyeksi ini didapat dengan basis capaian pembelajaran yang tidak optimal sehingga menyebabkan kompetensi lulusan juga tidak optimal. “Sehingga akan berujung nantinya pada penurunan produktivitas dan penghasilan,” tambah Harris.

Sebagai bentuk mitigasi atas learning loss, menurut Harris perlu ada penyesuaian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang dirancang sesuai tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik (teaching at the right level). Tahap berikutnya, kata Harris, adalah dengan penyederhanaan cakupan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran kompetensi literasi dan numerasi serta penumbuhan karakter peserta didik secara holistik.

“Pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas menjadir pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang relevan sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan keahlian masa depan,” terang Haris.

Mengomentari penuntasan buta aksara di tengah situasi pandemi Covid-19, Direktur UNESCO Jakarta, Mohamed Djelid mengakui adanya berbagai hambatan yang muncul terutama dalam akses pembelajaran. Ia mengatakan, sejumlah program literasi dan numerasi terhambat. Selain itu, perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang paling banyak terdampak akibat adanya kesenjangan literasi dan numerasi.

Djelid melihat, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar pembelajaran tetap berlangsung dan tingkat kesenjangan di masyarakat tidak terus melebar. “Kemampuan beradaptasi, pembangunan infrastruktur dan teknologi pembelajaran perlu terus ditingkatkan,” jelasnya menjabarkan solusi dalam mengatasi kesenjangan literasi dan numerasi pada peserta didik.

Kompetensi SDM dalam keaksaraan, Direktur Djelid menekankan, menjadi penentu keberhasilan pembangunan di suatu negara. “Kemampuan literasi dan numerasi sangat berpengaruh pada peningkatkan kualitas SDM yang begitu vital dalam upaya pemulihan ekonomi,” katanya.

Guru Besar Universitas Negeri Malang, Djoko Sarjono mengemukakan, supaya proses pembelajaran tidak membosankan, perlu kepiawaian guru untuk mengombinasikan metode pengajaran yang digunakan. Kemampuan dalam memadukan pembelajaran daring dan luring, dinilainya akan mampu membuat iklim belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi generasi milenial.

“Ini tantangan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyiapkan infrastruktur digital fisik yang memadai. Selanjutnya, bagi Kemendikbudristek harus menyiapkan infrastruktur perangkat lunak digital yang nantinya digunakan sebagai bahan ajar yang bervariasi,” urainya yang berprinsip, digitalisasi hanya akan sukses jika dilandasi dengan literasi dan keaksaraan yang mumpuni.

Oleh karena itu, Djoko Saryono memandang perayaan HAI Tingkat Nasional sebagai momentum yang baik untuk membangkitkan literasi. “Kita harus realistis karena kita terpilih untuk menyaksikan, mengalami dan mengatasi dinamika ini. Di sisi lain, kita juga harus menatap optimis pandemi dan era digitalisasi ini. Mari kita bersama-sama menggerakkan pendidikan keaksaraan agar semakin jauh berdampak positif bagi pembangunan bangsa,” katanya dalam pesan penutup.

Perwakilan UNESCO Paris, Herve Huot Marchan, menegaskan bahwa literasi adalah elemen penting dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Pengembangan literasi digital harus dilakukan secara Inklusif dengan keterlibatan semua pihak mulai dari pendidik, peserta didik, satuan pendidikan dan pemerintah.

Ditegaskan oleh Herve bahwa pemuda harus mampu berperan sebagai promotor utama pengembangan teknologi digital serta layanan digital literasi di Indonesia. Dirjen Aplikasi Teknologi Informatika (APTIKA), Semuel Pangerapan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menegaskan perlunya membangun jejaring kemitraan (partnership) dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Digital literasi harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk satuan pendidikan (Sekolah, PKBM, TBM), akademisi serta pemerintah dan pemerintah daerah.

Di penghujung acara Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Samto, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam puncak peringatan HAI tingkat nasional ke-56 tahun 2021, dengan harapan semua pemangku kepentingan bisa terus berkarya ungtuk kemajuan literasi digital di seluruh wilayah Indonesia secara merata dan berkeadilan. (Denty A./Aline R.)
Sumber :https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/upaya-pemberantasan-buta-aksara-di-tengah-pandemi-covid19

Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Mendikbud dan Menkes dampingi Presiden pada Vaksinasi Perdana untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Siaran-Pers-38-Mendikbud-dan-Menkes-dampingi-Presiden-pada-Vaksinasi-Perdana-untuk-Pendidik-dan-Tenaga-Kependidikan

Keputusan Bersama Tiga Menteri – Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

SALINAN-SKB-Mendikbud-Mendagri-Menag-CAP

Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak

Kemendikbud_Paparan-Merdeka-Belajar-Episode-7-Program-Guru-Penggerak_FIN

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 15 /sipres/A6/II/2021

Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak

Jakarta, 1 Februari 2021 — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila. “Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” ujar Mendikbud.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. “Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” kata Mendikbud.

Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak melalui arahan berikut. 1) Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh; 2) membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud; 3) dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. “Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian penjelasan Muhammad Hudori.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan tujuh catatannya. “DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.

Program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut Syaiful Huda, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan. “Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.

DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak. “Terima kasih atas dukungan para pejabat daerah yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Penggerak,” ucapnya.

Syaiful Huda lebih lanjut mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19. “Selamat kepada Kemendikbud, semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan kita,” tutupnya.

Program Sekolah Penggerak sebagai program penyempurnaan transformasi sekolah sebelumnya

Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta; dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. “Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1) pendampingan konsultatif dan asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.

Tahap (2) yaitu melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Berikutnya (3) adalah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Adapun perencanaan berbasis data (4) menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Terakhir (5), digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” jelas Mendikbud.

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah. Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB. Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/. Informasi tentang Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: www.kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#merdekabelajar
#sekolahpenggerak

Kemendikbud_Soal-Sering-Ditanya-Merdeka-Belajar-Episode-7-Program-Guru-Penggerak_FIN_Feb2021

Lihat Video-Video Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7

PROGRAM



GALERI FOTO

Kabag Umum dan Kerjasama mengisi materi sekaligus Membuka acara RAKOR BP PAUD dan Dikmas Bali
image001
Peserta Rakor sedang melakukan Diskusi Kelompok
IMG_1301_800x533
IMG_1305_800x533
IMG_1304_800x533
IMG_1334_800x533
IMG_2325_800x533
IMG_2603_800x533
IMG_2496_800x533
IMG_3362_800x533
IMG_3563_800x533
IMG_3511_800x533
IMG_3151_800x533
IMG_1049_800x533
IMG_1295_800x533
IMG_1294_800x533
IMG_1292_800x533
IMG_1222_800x533
IMG_1229_800x533
IMG_1190_800x533
IMG_1244_800x533
IMG_1265_800x533
IMG_1254_800x533
IMG_2642_800x533
IMG_2532_800x533
IMG_3282_800x533
IMG_1355_800x533
IMG_1354_800x533
IMG_1350_800x533
IMG_1347_800x533
IMG_1341_800x533
previous arrow
next arrow
Kabag Umum dan Kerjasama mengisi materi sekaligus  Membuka acara RAKOR BP PAUD dan Dikmas Bali
image001
Peserta Rakor sedang melakukan Diskusi Kelompok
IMG_1301_800x533
IMG_1305_800x533
IMG_1304_800x533
IMG_1334_800x533
IMG_2325_800x533
IMG_2603_800x533
IMG_2496_800x533
IMG_3362_800x533
IMG_3563_800x533
IMG_3511_800x533
IMG_3151_800x533
IMG_1049_800x533
IMG_1295_800x533
IMG_1294_800x533
IMG_1292_800x533
IMG_1222_800x533
IMG_1229_800x533
IMG_1190_800x533
IMG_1244_800x533
IMG_1265_800x533
IMG_1254_800x533
IMG_2642_800x533
IMG_2532_800x533
IMG_3282_800x533
IMG_1355_800x533
IMG_1354_800x533
IMG_1350_800x533
IMG_1347_800x533
IMG_1341_800x533
previous arrow
next arrow

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 0
  • 5.749
  • 234
  • 1.405
  • 348
  • 18.352
  • 688.050
  • 816.904
  • 56.224